 |
| Basuki T. Purnama (Ahok) |
Mulyanto, seorang anggota Komisi VII DPR RI, menyoroti tindakan Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina setelah terjadinya tragedi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang. Tragedi ini mengakibatkan belasan warga kehilangan nyawa.
Menurut seorang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Erick Thohir seharusnya juga berani memecat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Hal ini bukan tanpa alasan, karena menurutnya Ahok memiliki tanggung jawab dalam pengurusan dan pengawasan operasional Pertamina. Terlebih lagi, sebagai Komisaris Utama, Ahok juga merangkap sebagai Ketua Komite Risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko kebijakan Pertamina.
Mulyanto, demikian nama politisi tersebut, menyatakan bahwa yang harus dicopot bukan hanya salah satu direksi, tetapi pimpinannya secara keseluruhan, terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris. Mulyanto menekankan bahwa Ahok harus bekerja dengan baik dalam mengawasi, jangan hanya tebar pesona.
Mulyanto menekankan bahwa pemerintah harus serius menangani kasus kebakaran Depo bahan bakar ini agar tidak terus berulang di kemudian hari. Kebakaran kilang atau depo ini sudah terjadi 6 kali sejak 2021 sampai sekarang, yang menunjukkan bahwa peristiwa ini terbilang sering. Mulyanto menilai bahwa selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas ini. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan dividen, sementara lalai dalam masalah perawatan kilang.
Menurut Mulyanto, layanan publik harus menjadi yang utama bagi BUMN, bukan sekedar mencari untung alias profit oriented. Oleh karena itu, semua hal ini harus dievaluasi dengan sungguh-sungguh.
