 |
| Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
|
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, memberikan apresiasi kepada pemerintah Kalimantan Utara yang berhasil mengoptimalkan program penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrem di provinsi tersebut. Menurutnya, Pemprov Kaltara telah cukup progresif dalam menangani masalah sosial tersebut. Pihaknya juga telah berkoordinasi intensif dengan Pemprov Kaltara melalui pertemuan virtual tentang penanggulangan stunting dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada Senin (6/3/2023).
Saat rapat koordinasi, diketahui bahwa prevalensi stunting di Kalimantan Utara mencapai 22,1 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 5,4 poin persentase dari prevalensi stunting sebesar 27,5 persen pada tahun 2021. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Kalimantan Utara mencapai 0,63 persen pada tahun 2022, menunjukkan penurunan sebesar 0,23 poin persentase dari 0,86 persen pada tahun 2021.
Menteri Effendy menyerukan percepatan penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan di Kalimantan Utara. Menurutnya, kedua masalah tersebut perlu ditangani secara terpadu dan bersamaan. Berdasarkan SSGI 2022, prevalensi stunting Indonesia menurun dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Lebih lanjut, Menteri Effendy mengatakan bahwa pemerintah juga menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem nasional dari 4 persen atau 10,86 juta orang pada 2021 menjadi nol persen pada 2024. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, mengatakan bahwa pemerintahannya berupaya serius untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui kerjasama multisektoral antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan lembaga swadaya masyarakat. Gubernur juga mengatakan optimistis dapat mencapai target nasional yang ditetapkan pada 2024, yakni kemiskinan ekstrem nol persen dan prevalensi stunting 14 persen.
Menurut Gubernur Kaltara, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menangani masalah sosial di daerahnya.
Selain itu, Gubernur Kaltara juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai program dan kegiatan untuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem, seperti peningkatan akses air bersih, pemberian asupan gizi yang seimbang, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Muhadjir Effendy juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kaltara dalam menangani stunting dan kemiskinan ekstrem. Ia menegaskan bahwa penanggulangan dua masalah tersebut perlu dilakukan secara terpadu dan bersamaan, sehingga dapat mempercepat pencapaian target nasional pada tahun 2024.
Dalam rangka mencapai target nasional tersebut, pemerintah pusat dan daerah akan terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang dapat membantu menangani masalah stunting dan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia.
